Download Contoh Surat Pengajuan Proposal BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023

Contoh Surat Pengajuan Proposal BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023

Assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tidak seperti tahun sebelumnya, petunjuk teknis Juknis Pelaksanaan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 ini menjadi satu dengan lembaga lainnya.

Berikut adalah file PDF/Word Contoh Surat Pengajuan Proposal BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 dari Kementerian Agama, untuk itu kami akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana mekanisme bantuan tersebut.

untuk ketentuan lebih detail bisa anda cermati dalam SK Dirjen Pendis SK Dirjen Pendis nomor 648 tahun 2023 tentang juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Instansi Vertikal Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2023.

Dengan adanya Contoh Surat Pengajuan Proposal BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 ini harapannya para Pengelola Lembaga yang mengajukan dana BOP bisa membuat proposal yang sesuai dengan ketentuan serta syarat yang berlaku.

Dalam Format tersebut di dalam ada beberapa point yang harus di isi untuk para pengelola lembaga di Antaranya :

1.         Nama Lengkap;

2.         Jabatan;

3.         Pemberi Bantuan;

4.         Judul Bantuan:

5.         Nomor Statistik;

6.         NPSN;

7.         Jenis Lembaga;

8.         Nama Lembaga;

9.         Alamat Lembaga;

10.     NPWP;

11.     Dan Format Isian Bank Pengaju Lembaga;

12.     Rencana Penggunaan; dan

13.     Persyaratan Administratif;

Menimbang

Bahw
a untuk menjamin pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan ( BOP ) bagi satuan pendidikan Pesantren dan Pendidikan keagamaan islam tahun anggaran 2023 agar lebih tertib, efisien, ekonomis,efektrif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagai acuan yang terintegrasi;

 

Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 22017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor b128 a;